Prabowo: Kemiskinan Naik di Tengah Pertumbuhan Ekonomi adalah Anomali

Jakarta (KABARIN) - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti fenomena yang dinilainya sebagai anomali dalam perekonomian nasional, yakni pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di kisaran 5 persen per tahun, tetapi belum diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Dalam sambutannya pada penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, Prabowo mengatakan secara teori pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen setiap tahun selama tujuh tahun seharusnya mampu menghasilkan peningkatan kemakmuran yang signifikan bagi masyarakat.

Menurut Presiden, apabila ekonomi tumbuh rata-rata 5 persen per tahun selama tujuh tahun, maka secara akumulatif kekayaan nasional semestinya meningkat sekitar 35 persen. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang berbeda dari harapan tersebut.

Prabowo menilai pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti masih bertambahnya jumlah penduduk miskin serta menyusutnya kelompok masyarakat kelas menengah yang sebelumnya berhasil keluar dari kemiskinan.

Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi, sehingga keuntungan dari pertumbuhan yang terjadi lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu.

Presiden menilai situasi itu menjadi indikasi adanya persoalan dalam sistem ekonomi yang perlu segera diperbaiki. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan dan memperluas manfaat ekonomi bagi seluruh rakyat.

Prabowo mengatakan meningkatnya angka kemiskinan dan berkurangnya kelompok kelas menengah di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi sinyal bahwa hasil pembangunan belum terdistribusi secara optimal.

Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan berbagai pembenahan kebijakan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh masyarakat.

Menurut Presiden, tujuan utama pembangunan nasional sejalan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat tanpa terkecuali.

Ia menegaskan komitmen tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi dan memenuhi janji untuk menjaga kepentingan rakyat.